Menggugah Pulau Terluar Kepulauan Aru

Daerah perbatasan adalah garda terdepan Indonesia dengan dunia internasional, namun dalam menangani berbagai persoalan, pemerintah kabupaten/kota di perbatasan, selama ini terkesan berjuang sendiri.

Pembangunan daerah perbatasan juga kurang mendapat perhatian dan tidak dilakukan secara integral.

Potret daerah seperti ini terjadi di kabupaten Kepulauan Aru, provinsi Maluku dengan delapan buah pulau terluar yang secara geografis dekat Australia.

Delapan buah pulau terluar itu adalah Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu dan Batu Goyang.

Pulau-pulau tersebut memiliki potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan hayati laut, migas, pariwisata, perkebunan dan kehuatan yang bernilai ekonomis.

Sayangnya, kurang sinergis program pembangunan, baik dari kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi Maluku dan Pemkab Kepulauan Aru sehingga potensi sunber daya alam (sda) belum optimal pengelolaannya karena dihadapkan berbagai keterbatasan terutama infrastruktur dasar yang berdampak terhadap kemiskinan masyarakat.

Tidak kalah krusialnya adalah kerawanan stabilitas terhadap kedaulatan NKRI, maraknya praktek ilegal seperti penangkapan ikan, BBM dan hasil kehutanan.

Pertimbangan itulah yang mendorong kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menggelar rapat koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan (P2DP) di Dobo, ibu kota kabupaten setempat pada 29 Maret - 1 April 2011.

Tidak tanggung-tanggung sebanyak 28 perwakilan dari kementerian dan lembaga, perutusan dari Pemprov Maluku dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Kepulauan Aru terlibat dalam rakor yang dibuka Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Negara PDT, Jamaluddien Malik mewakili Menteri Helmy Faishal Zaini.

Jamaluddien Malik menegaskan Kementerian Negara PDT serius untuk menangani pulau-pulau terluar yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain seperti kabupaten Kepulauan Aru dengan Australia.

"Jadi manfaatkan optimal kehadiran 28 perwakilan lintas sektoral untuk menyusun rencana strategis pembangunan daerah perbatasan Kepulauan Aru yang termasuk salah satu dari 27 kabupaten perbatasan dengan program-program prioritas,"katanya.

Kepulauan Aru juga termasuk kabupaten daerah tertinggal yang menjadi sasaran penanganan Kementerian Negara PDT untuk ditangani pada priode 2010 - 2014.

"Saat ini terdapat 183 kabupaten daerah tertinggal yang telah diprogramkan pada 2014 berhasil ditangani 50 daerah secara lintas sektoral,"ujarnya.

Wakil Bupati Kepulauan Aru, Umar Djabumona menyambut strategis Rakor P2DP karena kabupaten ini memiliki delapan buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia itu memiliki potensi sumber daya hayati laut melimpah dan bernilai ekonomis.

"Sayangnya kekayaan sumber daya hayati laut, pertanian dan kehutanan belum optimal digarap untuk meningkatkan kesejahteraan 83.636 jiwa penduduk setempat sehingga masih memiliki 65.555 rumah tangga miskin,"katanya.

Oleh karena itu, Wakil Bupati Kepulauan Aru memotivasi para peserta Rakor agar menelorkan program strategis guna mengoptimalkan pembangunan di daerah ini dengan dukungan dana dari pemerintah pusat.

"Saya berharap Kepulauan Aru bisa kebagian alokasi dana lebih besar dari kabupaten Alor (NTT) yang juga menyelenggarakan Rakor P2DP pada beberapa waktu lalu dengan dialokasikan anggaran pada 2011 senilai Rp231 miliar," ujarnya.

Ketua panitia Rakor P2DP, Arens Uniplaitta mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan memotivasi pemerintah daerah untuk membangun daerah perbatasan sebagai beranda depan NKRI dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, menyusun dan mengintegrasikan program serta rencana strategi pengembangan daerah perbatasan bersama sektor-sektor terkait serta membangun bersama daerah perbatasan menjadi beranda depan Negara.

Kunjungi desa terluar

Peserta Rakor P2DP mengunjungi desa terluar yakni Desa Warabal, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Provinsi Maluku, pada Kamis(31/3).

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), Andjar Koentjoro pemimpin kunjungan tersebut.

Perjalanan dari Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru sepanjang 107 mil, hingga ke Desa Warabal ditempuh dalam waktu lima jam menggunakan jasa KM.Siwalima milik Peprov Maluku.

Ombak dengan ketinggian tiga sampai empat meter disertai hujan dan angin kencang mengakibatkan sebagian besar rombongan dari 28 Kementerian/Lembaga mabuk laut, tapi tetap termotivasi untuk mengunjungi Desa Warabal di Pulau Penambulai sebagai satu dari delapan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia.

Kehadiran peserta Rakor P2DP yang didampingi pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Aru, Umar Djabumona dan Ketua Bappeda setempat, Arens Uniplaitta disambut sukacira warga Desa Warabal.

Camat Aru Tengah Selatan, Wiro Fautngilyanan mengatakan kehadiran peserta Rakor P2DP strategis untuk menyuarakan berbagai permasalahan di wilayah terluar yang kaya potensi sumber daya alam, terutama ikan.

Kecamatan Aru Tengah Selatan merupakan lumbung ikan, hanya saja saja pemasaran tergantung kedatangan kapal pengumpul sehingga hasil tangkapan nelayan di sini sering dibuang karena busuk, katanya.

Para nelayan di sana membutuhkan penyimpan ikan berpendingin ("cold storage") maupun penerapan teknologi yang biasa mengoptimalkan produksi karena sulit menjual ke Dobo waktu tempuh mencapai tujuh sampai delapan jam.

Peserta Rakor P2DP diharapkan bisa memperhatikan masalah di daerah perbatasan yang juga sulit komunikasi, transportasi, tingkat buta aksara relatif tinggi, membutuhkan tenaga medis, peralatan kesehatan serta sarana maupun prasarana pendidikan, termasuk para guru, ujar Camat.

Plt Bupati Kepulauan Aru, Umat Djabumona menginginkan perhatian pemerintah pusat ke daerah ini karena dari pulau Penambulai jarak tempuh ke wilayah perairan Australia relatif dekat sehingga sering dikunjungi warga negara tetangga tersebut.

Begitu pun tujuh pulau terluar lainnya seperti Eno dan Pulau Karang yang merupakan objek wisata bahari menarik sehingga perhatian serius soal keamanan di beranda terdepan NKRI.

Diharapkan Rakor P2DP dan kunjungan perwakilan dari 28 Kementerian/Lembaga sekembalinya ke Jakarta pada penyusunan APBN Perubahan 2011 maupun RAPBN 2012 dan selanjutnya bisa memberikan alokasi anggaran lebih besar kepada Kepulauan Aru yang kaya sumber daya alam, terutama hayati laut, tapi belum optimal dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kata Umar.

Dia mengakui 83.636 jiwa penduduk Kepulauan Aru yang tersebar di 117 desa dan dua kelurahan ternyata memiliki 65.555 rumah tangga miskin.

Harus ada program lintas sektoral dilaksanakan di Kepulauan Aru sehingga pengelolaan sumber daya alam optimal dan pastinya memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahrteraan rakyat maupun pembangunan, ujar Umar Djabumona.

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Negara PDT, Andjar Koentjoro, berjanji untuk melaporkan hasil kunjungan ke Desa Warabal dan memfasilitasi Kementerian/Lembaga lainnya untuk memperhatikan daerah terluar seperti Kepulauan Aru.

"Dalam pelayaran dari Dobo, saya menyaksikan betapa daerah ini kaya potensi ikan sehingga nelayan dari daerah lainnya di tanah air maupun luar negeri beroperasi di sini, makanya perlu program lintas sektoral agar warga setempat kebagian mengelola kekayaan alam bagi kesejahteraan warga," katanya.

Dia menyarankan perwakilan dari Kementerian/Lembaga bisa mencatat berbagai permasalahan di daerah terluar di Kepulauan Aru agar memberikan perhatian serius ke daerah ini dalam mengatasi berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

"Mereka merupakan anak bangsa yang harus diperhatikan dengan pendekatan kesulitan wilayahnya sebagian besar adalah laut dan penduduk tersebar di 547 buah pulau, sehingga bisa dibayangkan berbagaimana kesulitan transportasi, komunikasi maupun fasilitasi lainnya," ujar Andjar Koentjoro.

Untuk meningkatkan daya saing masyarakat perbatasan, Kementerian PDT dan lembaga non kementerian mengalokasikan dana pembangunan kawasan perbatasan Kepulauan Aru pada 2011 sebesar Rp138,85 miliar, pada 2012 sebesar Rp165,15 miliar, pada 2013 senilai Rp47,18 miliar dan 2014 sejumlah Rp35,60 miliar.

"Program dan Rencana anggaran tersebut sewaktu - waktu bisa berubah dengan tidak mengabaikan sejumlah kebutuhan dasar percepatan pembangunan pulau terluar Kepulauan Aru," kata Arens Uniplaitta.